Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan serta melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran perda dan perkada.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Produk Hukum Darah berfungsi :

• Penyiapan bahan perumusan kebijakan penegakan produk hukum daerah ;
• Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama di bidang penegakan produk hukum daerah ;
• Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah.
• Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, pengawasan asset milik pemerintah daerah sesuai produk hukum daerah ;
• Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan penegakan produk hukum daerah ;
• Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahi 2 (dua) Seksi  yaitu Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

• Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan produk hukum daerah kepada masyarakat dan badan hukum ;
• Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan kerjasama bidang produk hukum daerah meliputi pelaksanaan, pemeriksaaan, dan melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat dan badan hukum baik yustisi atau non yustisi.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan dan petunjuk operasional serta pelaksanaan dan pengendalian operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person) dan kesamaptaan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person) dan kesamaptaan;
2. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person)dan kesamaptaan personil dan operasional;
3. penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person) dan kesamaptaan;
4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan badan hukum dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. pelaksanaan pedoman prosedur operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person)dan kesamaptaan;
6. pelaksanaan pedoman prosedur kesamaptaan personil dan operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijkan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, pelindungan masyarakat bahaya dan bencana kebakaran.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kebakaran berfungsi :

• Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelindungan bencana kebakaran ;
• Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelindungan bencana kebakaran ;
• Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran ;
• Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan kebakaran ;
• Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana kebakaran.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kebakaran membawahi 2 (dua) Seksi  yaitu Seksi Pencegahan dan Pengendalian dan Seksi Pelatihan dan Pembinaan, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

• Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran.
• Kapala Seksi Pelatihan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan serta pembinaan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan dan petunjuk operasional serta pelaksanaan perlindungan masyarakat.

1. penyusunan rencana dan program kerja perlindungan masyarakat;
2. penyusunan kebijakan dan petunjuk operasional perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan operasional Satlinmas dalam tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya pertahanan Negara;
4. penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan kebijakan dan petunjuk operasional pelaksanaan perlindungan masyarakat di kabupaten;
6. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.