Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Sekretariat yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, tata usaha.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan dan petunjuk operasional serta pelaksanaan dan pengendalian operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person) dan kesamaptaan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person) dan kesamaptaan;
2. penyusunan pedoman dan petunjuk operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person)dan kesamaptaan personil dan operasional;
3. penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person) dan kesamaptaan;
4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, masyarakat dan badan hukum dalam rangka pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
5. pelaksanaan pedoman prosedur operasional pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pengamanan, pengawalan pejabat/orang-orang penting (Very Important Person)dan kesamaptaan;
6. pelaksanaan pedoman prosedur kesamaptaan personil dan operasional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan tugas;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan kebijkan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, pelindungan masyarakat bahaya dan bencana kebakaran.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kebakaran berfungsi :

• Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelindungan bencana kebakaran ;
• Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelindungan bencana kebakaran ;
• Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pencegahan kebakaran ;
• Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pelatihan kebakaran ;
• Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana kebakaran.
• Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satpol PP sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kebakaran membawahi 2 (dua) Seksi  yaitu Seksi Pencegahan dan Pengendalian dan Seksi Pelatihan dan Pembinaan, dengan tugas pokoknya sebagai berikut:

• Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran.
• Kapala Seksi Pelatihan dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan serta pembinaan petugas pemadam kebakaran dan masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan dan petunjuk operasional serta pelaksanaan perlindungan masyarakat.

1. penyusunan rencana dan program kerja perlindungan masyarakat;
2. penyusunan kebijakan dan petunjuk operasional perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan operasional Satlinmas dalam tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya pertahanan Negara;
4. penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat;
5. pelaksanaan kebijakan dan petunjuk operasional pelaksanaan perlindungan masyarakat di kabupaten;
6. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.