Tingkatkan Pelayanan Pajak Daerah, Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi Laksanakan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 di 15 Kecamatan

Upaya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah  salah satunya haru dilakukan dengan membangun peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pajak Daerah.  Oleh karenanya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kuantan Singingi...

Baca selengkapnya

Tingkatkan Pelayanan melalui Aplikasi e-Cepat Bapenda Kuantan Singingi, Masyarakat Bisa Ajukan Permohonan dan Duplikasikan Bukti Lunas PBB-P2 secara mandiri

TELUK KUANTAN (ANews) - Warga Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) saat ini tidak perlu repot-repot mengajukan permohonan PBB-P2 dan  meminta bukti lunas pembayaran Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke kantor Bapenda Kuansing.  Melalui aplikasi e-cepat kini warga Kuansing bisa lebih...

Baca selengkapnya

Ringankan Wajib Pajak, Pemkab Kuantan Singingi Perpanjang Jatuh Tempo pembayaran PBB-P2

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau memperpanjang masa pembayaran pajak bumi dan bangunan - pedesaan perkotaan (PBB-P2) hingga 10 Desember 2024 mendatang. Seharusnya jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 30 Oktober 2024. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui...

Baca selengkapnya

ringankan wajib pajak, Pemkab Kuantan Singingi Perpanjang Tanggal Jatuh Tempo PBB-P2

  Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau memperpanjang masa pembayaran pajak bumi dan bangunan - pedesaan perkotaan (PBB-P2) hingga 10 Desember 2024 mendatang. Seharusnya jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 30 Oktober 2024. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui...

Baca selengkapnya

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terima penghargaan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Tripartit Direktorat Jenderal Pajak - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - Pemerintah Daerah

Dalam Rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah dibutuhkan data untuk memverifikasi kepatuhan Wajib Pajak. Dan untuk kepentingan peningkatan dan optimalisasi pajak pusat kepada Instansi pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan...

Baca selengkapnya